Perhatikan! Pemilik Perusahaan Harus Paham PPh Pasal 23
PPh pasal 23 mungkin agak asing bagi orang-orang awam, tapi tentu sudah familiar bagi para pemilik perusahaan. Lalu apa sebenarnya PPh pasal 23 itu?
Menurut laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21.
Lalu apa perbedaan mencolok antara PPh pasal 23 dan pasal 21?
PPh 21 diperuntukkan bagi pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun uang pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Sedangkan PPh 23 diperuntukkan bagi mereka yang menerima modal, jasa, hadiah, atau penghargaan.
Subjek Pemotong dan Subjek yang Dipotong PPh Pasal 23
Maksud dari subjek pemotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak yang menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi
Dalam hal ini, yaitu:
Badan Pemerintah
Subjek pajak badan dalam negeri
Penyelenggara kegiatan
Bentuk Usaha Tetap
Perwakilan perusahaan negeri lainnya
Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak (DJP)
Sedangkan Subjek yang Dipotong adalah wajib pajak menerima bukti potong PPh Pasal 23 dari lawan transaksinya
Subjek yang dipotong ada 2, yaitu:
Wajib pajak dalam negeri
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Tarif dan Objek PPh Pasal 23
Tarif PPh pasal 23 ditentukan dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan dan memiliki 2 jenis tarif, yaitu:
Tarif 15% dari jumlah bruto:
Dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti
Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21
Tarif 2% dari jumlah bruto:
Sewa dan penghasilan rutin sehubungan dengan penggunaan harta
Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21
Jasa lain yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015
Wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif
PPh pasal 23
Jasa Lain yang Tercantum dalam PMK N0. 141/PMK.03/2015
Penilai
Aktuaris
Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
Hukum
Arsitektur
Perencanaan kota dan arsitektur landscape
Perancang
Pengeboran dibidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan Badan Usaha Tetap (BUT)
Penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
Penebangan dan jasa penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minak dan gas bumi
Penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara
Penebangan hutan
Pengolahan limbah
Penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli
Perantara dan atau keagenan
Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
Pembuatan dan atau pengelolaan website
Internet termasuk sambungannya
Penyimpanan, pengolahan dan atau penyaluran data, informasi, dan atau program
Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai ijin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
Perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat
Maklon
Penyidikan dan keamanan
Penyelenggara kegiatan atau EO
Penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan atau jasa periklanan
Pembasmi hama
Kebersihan atau cleaning service
Sedot septic tank
Pemeliharaan kolam
Katering atau tata boga
Freight forwarding
Logistik
Pengurusan dokumen
Pengepakan
Loading dan Unloading
Laboratorium dan atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
Pengelola parkir
Penyordiran tanah
Penyiapan dan atau pengolahan lahan
Pembibitan da atau penanaman bibit
Pemeliharaan tanaman
Pemanenan
Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan
Dekorasi
Pencetakan/Penerbitan
Penerjemahan
Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU Pajak Penghasilan
Pelayanan pelabuhan
Pengangkutan melalui jalur pipa
Pengelolaan penitipan anak
Pelatihan dan atau kursus
Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
Sertifikasi
Survey
Tester
Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Pengecualian PPh pasal 23
Terdapat beberapa hal yang dikecualikan dalam PPh pasal 23, hal tersebut adalah sebagai berikut:
Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank
Sewa dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan daham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
SHU koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya
Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan.
Di atas adalah pembahasan mengenai pengenalan PPh pasal 23 yang kadang orang-orang bingung bedanya dengan PPh pasal 21. Untuk penjelasan studi kasus atau praktiknya akan dibahas pada konten selanjutnya
Apabila membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi masalah perpajakan pada kami silahkan hubungi kontak berikut dan manfaatkan konsultasi gratis
